Kapolresta Bulungan Tegaskan Anggotanya Tak Terlibat Politik Praktis

TANJUNG SELOR, Polresta Bulungan (Polda Kalimantan Utara) – Netralitas aparat keamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu perhatian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung secara lancar, aman, dan damai.Kapolresta Bulungan Kombes Pol Agus Nugraha S.H, S.I.K., M.H dalam hal ini memastikan hal tersebut. Yakni, menyoal regulasi yang mengatur tentang netralitas dan kepatuhan memang harus ditegakkan oleh seluruh anggota Polri.Polri harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Ini dapat dilihat dari telegram yang diterbitkan kepada seluruh jajarannya.“Telegram ini memberikan arahan dan instruksi kepada seluruh anggota Polri agar tidak terlibat dalam politik praktis, seperti memilih maupun dipilih atau menjadi tim sukses dari peserta pemilihan,” kata Kapolresta.Dengan demikian, kepentingan negara jauh lebih penting daripada kepentingan partai politik tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi anggota Polri untuk terlibat dalam politik praktis. “Polri sebagai instansi negara harus menjaga stabilitas dan keamanan nasional,” ungkapnya.Dikatakan, jika melanggar aturan netralitas dapat merusak citra Polri yang merupakan institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelanggaran ini dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai lembaga pemerintah yang seharusnya netral.“Jadi, seluruh anggota Polri harus memberikan perhatian tinggi terhadap netralitas Polri dalam politik untuk membuktikan bahwa Polri merupakan lembaga yang bebas dan independen dari kepentingan politik tertentu,” bebernya.Dalam menjaga netralitas tersebut, Polri harus terus melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak penyelenggara pemilu dan pemerintahan lainnya untuk memastikan pemilihan berlangsung dengan aman, damai dan lancar.Seluruh tugas tersebut harus dilaksanakan dengan netral dan profesional serta mengutamakan rasa keadilan dan kebenaran.“Saya rasa anggota telah memahami betul aturan yang berlaku, termasuk hukuman disiplin yang akan diterapkan apabila terdapat anggota yang melakukan pelanggaran terkait netralitas Polri dalam politik.Tindakan tegas akan diterapkan untuk menjaga integritas dan kredibilitas Polri sebagai lembaga negara yang professional dan independen dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.Dikatakan, netralitas menjadi kunci penting terciptanya pemilu yang adil, bersih dan demokratis. Penting bagi Polri untuk menjaga netralitasnya, menghindari kelompok tertentu dalam Pemilu demi menjaga momentum perdamaian di tengah masyarakat.“Setiap apel saya selalu ingatkan kepada seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas,” ungkapnya. Selain itu, sosialisasi terkait masalah netralitas menjadi program yang tidak kalah penting, agar anggota Polri bisa memahami pentingnya menjaga netralitas dalam pemilu.Dalam menjalankan tugas Operasi Mantap Brata, netralitas Polri menjadi salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan. “Operasi ini merupakan langkah awal dalam memelihara stabilitas keamanan yang nantinya bermanfaat untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu.Operasi Mantap Brata ini merupakan gerakan kesiapsiagaan untuk menjaga kondisi keamanan di beberapa titik rawan, agar tercipta situasi kondusif jelang pemilu,” pungkasnya. (Hms_Polresta)