Kementrian PPN/Bappenas Gelar Public Hearing Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

JAKARTA-GemilangNews.com

Pemerintah Indonesia terus memperbaiki tingkat pemerataan pembangunan dan peningkatan akses serta kesempatan bagi seluruh masyarakat dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi diangka lima persen dan menurunkan tingkat pengangguran serta kemiskinan mengingat hingga 2017 sekitar 46,41 persen dari PDB nasional masih dinikmati 20 persen golongan pendapatan teratas,36,47 persen dinikmati 40 persen penduduk golongan pendapatan menengah,dan hanya 17,12 persen dinikmati 40 persen kelompok golongan pendapatan terbawah.

Secara spasial struktur perekonomian indonesiapun masih di dominasi kelompok provinsi di pulau jawa dan sumatra sebesar 80,44 persen.sementara pulau kalimantan,sulawesi,bali,nusa tenggara,maluku serta papua hanya sekitar 19,56 persen.

Dalam rangka menyamakan persepsi antar pelaku pembangunan termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Kementrian PPN/Bappenas menggelar Public hearing indeks pembangunan ekonomi inklusif untuk sosialisasi sekaligus menjaring masukan terhadap hasil perhitungan di tingkat kabupaten/kota seluruh indonesia yang diselenggarakan di ruang rapat DH 1- 5 Bappenas jl.taman surapati no.2 jakarta pusat pada Kamis (25/04/2019).

Indeks pembangunan ekonomi inklusif adalah instrumen yang telah dikembangkan kementrian PPN/Bappenas untuk mengukur,memantau,dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun,terutama terkait kemampuannya dalam menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan,meningkatkan kesejahteraan,serta mengurangi kesenjangan baik antar kelompok maupun wilayah

“Dengan terukurnya tingkat perkembangan kualitas pembangunan ekonomi,saya harap intervensi kebijakan dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah dapat menjadi lebih mudah” jelas kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

Rencananya hasil perhitungan indeks pembangunan ekonomi inklusif di tingkat kabupaten/kota seluruh indonesia akan resmi di rilis di Indonesia Development Forum (IDF) 2019 pada 22 – 23 juli mendatang di Jakarta Convention Center

Indeks pembangunan ekonomi inklusif terdiri atas delapan sub pilar dengan total 21 indikator yang dibangun berdasarkan tiga pilar utama yaitu pilar pertumbuhan ekonomi tinggi,pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan,pilar perluasan akses dan kesempatan

Periode 2011 – 2017 capaian IPEI nasional secara berturut turut adalah 4,78, 4,89, 5,09, 5,23, 5,41, 5,64, dan 5,75 namun IPEI 2018 belum dapat di hitung mengingat belum semua indikator telah di rilis Badan Pusat Statistik.

“Di 2017 tiga provinsi capaian tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 7,36, Bali sebesar 6,49, dan DI Yogyakarta sebesar 6,44.
DKI Jakarta juga mendapatkan nilai indeks tertinggi dalam pilar pertumbuhan ekonomi sebesar 7,78,sedangkan provinsi paling tidak inklusif adalah papua dengan nilai 3,07 dari nasional 5,46.
Bangka belitung mendapatkan nilai indeks tertinggi dalam pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinam sebesar 7,76 sedangkan provinsi dengan nilai yang tidak memuaskan masih papua dengan nilai 3,59 dari nasional 6,30.
DI Yogyakarta mendapatkan nilai indeks tertinggi dalam pilar perluasan akses dan kesempatan sebesar 7,83,sedangkan provinsi dengan nilai terendah juga papua dengan nilai sebesar 4,07 dari nasional adalah 5,83.temuan fakta bahwa papua memiliki capaian IPEI terendah nasional di 2017 membantu pemerintah menentukan target pembangunan dan arah kebijakan yang tepat untuk papua”pungkas kepala Bappenas. (Raymond)