TePI: Politik Ideologis Agama di Belakang Prabowo

JAKARTA-GemilangNews.com

Merapatnya Prabowo Subianto ke kubu Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri adalah langkah positif yang harus disyukuri bagi masyarakat Indonesia. Karena, setelah Pemilihan Presiden 2019 yang sangat tegang akhirnya  cair dengan sendirinya, dan hal ini sangat memberikan langkah positif bagi perjalan bangsa ke depan.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampouw mengakui, Pilpres 2019 adanya politik ideologis agama yang bermain dan menunggangi Prabowo sebagai calon presiden dengan nomor urut 2, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Jika hal ini dibiarkan maka akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kelompok ideologis agama itu makin kuat , dan ini harus diantisaipasi. Untungnya Prabowo sadar tidak mau ditunggangi kepentingan politik ideologis agama berlarut-larut,” Kata Jeirry dalam diskusi “Peran Gereja dan Ormas Kristen Pasca Pemilu 2019: Bagaimana Memperkuat Politik Pluralistik Untuk Keutuhan NKRI”, di Graha Bethel Indonesia, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Diakui Jeirry, kelompok ideologis belakangan ini makin kuat jika tidak diantisipasi dengan baik maka akan sangat membahayakan perjalanan  bangsa ke depan. “Bayangkan apa yang dilakukan pak Jokowi selama menjabat presiden dengan berbagai prestasi hanya mendapat elektabilitas naik sekitar 3 persen. Bahkan target tidak tercapai mendapat elektabilitas 60 persen, ”tambah Jeirry.

Setelah Pemilu usai, lanjut Jeirry,  bukan berarti politik identitas agama berakhir dengan sendirinya. Sebaliknya, belakangan eskalasinya politik identitas semakin meningkat. Jika hal ini tidak disingkapi  dengan bijak maka akan menimbulkan masalah tersendiri yang akan membawa ke arah perpecahan.

“Umat Kristen bukan melakukan politik identitas tapi politik kebangsaan dengan bersama-sama Nu dan Muhammadiyah melawan intoleransi. Bukan hanya umat Kristen saja yang mengalami dilematis, tetapi warga NU juga mengalami hal yang sama. Bayangkan, ratusan masjidnya direbut oleh para kaum intoleran,”ujar Jeiry.

Sementara itu, Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia  (GBI) Pdt. Dr Japarlin Marbun megatakan, di tengah situasi menguatnya politik identitas maka gereja harus berperan untuk berbuat yang lebh baik lagi.

“Karena itu dibutuhkan direjen yang baik untuk menselaraskan persoalan yang terjadi, dan gereja tidak berjalan sendiri-sendiri,”ujar Japarlin. [RAL]