Alokasi Dana Desa Untuk Desa, Bukan Untuk Aparatur Desa

Penulis : Fitri Firdiany

Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Keberadaan desa secara formal diakui dalam undang undang no 32 tahu 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Negara republic Indonesia.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.
Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan anatara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.
Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. berdasarkan sumber yang diperoleh Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu :
Terdapat delapan tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.

Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
Tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud. Hal mendasar yang harus dilakukan aparatur desa adalah membuat perencanaan berjangka menengah/panjang dengan memfokuskan pada satu atau dua program/kegiatan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya kelompok masyarakat menengah kebawah, selain tetap melaksanakan program / kegiatan lain yang bersifat jangka pendek.
Untuk itu masyarakat perlu diyakinkan akan pentingnya, tingkat keberhasilan, dan besar nilai tambahnya bagi masyarakat atas program/kegiatan yang difokuskan tersebut. Alokasi dana desa merupakan suplay dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga impus untuk pembangunan dan pemeberdsayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produksivitas sebuah desa.
Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahaan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam meberdayakan dan menimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Kendati demikian, alokasi dana yang diberikan biasanya sudah menjadi tradisi para actor-aktor antagonis dalam pemerinthan tersebut untuk menyalahgunakan dana yang di suplay dari pemerintah tersebut, adanya oknum oknum aparatur desa yang dengan sengaja mengalokasikan dana tidak sebagaimana mestinya, kemudian meminimalisir anggaran yang di targetkan serta memangkas dana yang dikeluarkan, hal demikaian tentunya sudah lazim di negeri ini, sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut perlu diwaspadai, dan di antisipasi, sebab perbuatan ini akan merugikan dan juga menhambat kemajuan dan juga berefek pda desa itu sendiri, tak seharusnya makanan untuk keluarga kita dengan tega kita menghabiskannya sendiri.

Oleh karena itu, Desa merupakan miniature bagi sebuah pemerintahan, sesuatu bermula pada sesuatu yang sederhana dan kecil kemudian meretas kesusatuyang lebih besar, sehin sehingga dari sebuah desa kita mampu melihat dan meneropong sberapa kamajuan dan kesejahteraan sebuah negara, jadi anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah meruapakan dana yang di asumsikan sebagai fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Sudah sepatutnya dana tersebut dialokasikan dan digunakan untuk sepenuhnya demi kemajuan desa.
Tindak penyalah gunaaan dana desa merupakan satu tindakan yang semestinya kita tidak lakukan, sebab hal tersebut merupakan suatu tindakan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri, sebab dana tersebut merupakan dana untuk kepentingan kita sendiri masyarakat yang tinggal dan hidup didalamnya, sudah semestinya kita membangun, memperindah, dan mensejahterakan apa yang kita miliki, tempat yang kita singgahi, dan rumah bersama yang kita diami, sehingga desa kita untuk kita dan untuk bangsa Indonesia.

Laporan : Red GN