JAKARTA-GemilangNews.com
Ketua Umum DPP Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan
tingginya biaya kepengurusan dokumen selama ini masih menjadi keluhan yang dihadapi pengusaha pelayaran dan bahkan bisa membuat tarif angkutan mahal dan tidak memiliki daya saing. Kami tentu berharap pemerintah memberikan fasilitas kemudahan berupa regulasi yang bisa membuat biaya pengiriman barang lebih murah.
“Adanya digitalisasi logistik sejumlah keuntungan akan diperoleh dalam bisnis pelayaran seperti kargo yang sedang berlayar bisa terlacak, rantai pasokan dari hulu hingga hilir bisa terlihat, juga merekam informasi tentang kapal. Selain itu juga digitalisasi menjadikan otamasi dokumen dan jadwal pelayaran bisa mudah diketahui,” kata Carmelita, Selasa (5/3), saat acara Diskusi Media “Peluang & Tantangan Digitalisasi Logistik”, di Hotel Swiss Belhotel Internasional Kemayoran-Jakarta Utara, Jalan Benyamin Sueb Blok D6, Kemayoran Jakarta Utara.
Turut hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (KSOP), Kapten Hermanta, Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ISAA, Juswandi Kristanto, dan Ketua Umun DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan.
Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (KSOP), Kapten Hermanta mengatakan pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pelayaran dan pelabuhan menilai digitalisasi logistik akan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya sehingga perlu didukung hadapi persaingan global. Digitalisasi logistik akan bisa menurunkan biaya yang bisa memberikan keuntungan pengusaha, sekalipun saat ini masih terkendala dengan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi tapi dgitalisasi harus terus dilakukan, mengingat sejumlah negara sudah menjalankan.
“Dengan digitalisasi logistik maka pengusaha juga akan mendapatkan layanan kepengurusan dokumen yang lebih cepat tanpa harus menunggu lama. Dalam kunjungan ke sejumlah pelabuhan negara, digitalisasi logistik sangat memberikan keuntungan kepada pengusaha dan bahkan sudah dijalankan cukup lama dan terus ditingkatkan kemajuan teknologinya,” kata Hermanta.
Sebagai regulator sangat mendukung digitalisasi logistik untuk meningkatkan efektivitas serta dalam rangka mempercepat layanan yang lebih transparan. Kementerian Perhubungan akan terus melakukan pemantaun dan perbaikan regulasi terkait dengan digitalisasi logistik, sehingga pemangku kepentingan dapat memperoleh kemudahan dan produk yang dihasilkan memiliki daya saing.
“Digitalisasi logistik adalah suatu keniscayaan sehingga pemerintah mendukung sepenuhnya dengan mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mendukung,” ujarnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Yunita Rustanti mengungkapkan penambahan jumlah kapal barang, juga bertambahnya jumlah angkutan peti kemas via laut turut mempengaruhi kenaikan volume distribusi logistik nasional tersebut. Dari catatan BPS, pengiriman barang lewat Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dalam tiga tahun terakhir turun 12,9 persen, dari 5,4 juta ton di tahun 2015 menjadi 4,7 juta ton tahun 2018.
“Begitu pula di Pelabuhan Balikpapan Kalimantan Timur, turun 3,2 persen, dari 9,6 juta ton menjadi 9,3 juta ton. Lalu Pelabuhan Panjang di Lampung naik 25,2 persen, dari 9,5 juta ton pada 2015 menjadi 11,9 juta ton pada 2018. Namun, Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan naik 7,3 persen, dari 4,1 juta ton menjadi 4,4 juta ton. Untuk Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta naik 2,8 persen, dari 13,8 juta ton menjadi 14,2 juta ton,” kata Yunita. (dade)
… [Trackback]
[…] Information on that Topic: gemilangnews.com/2019/03/05/kepengurusan-dokumen-selama-ini-masih-menjadi-kelurahan-yang-dihadapi-pengusaha-pelayaran/ […]