Bahwa Indonesia Lebih Membutuhkan Program Vokasi Atau Program Keahlian Untuk Meningkatkan Perekonomiannya

JAKARTA-GemilangNews.com

Bahwa Indonesia lebih membutuhkan program vokasi atau program keahlian untuk meningkatkan perekonomiannya. Namun sayangnya, sudah terbentuk image di masyarakat, bahwa program keahlian kurang bergengsi di bandingkan dengan program keilmuan. Dalam pendidikan vokasi atau keahlian, kita mengenalnya dengan istilah Diploma atau D-1, D-2, D-3, dan D-4.

Dalam Program D-1, lulusannya, bergelar ahli pertama, D-2, ahli muda, D-3 ahli madya dan D-4 ahli dengan bahasa sederhana, pendidikan vokasi itu lebih menekankan pada jalur praktisi. Sedangkan pendidikan S-1 hingga S-3 itu lebih menekankan pada keilmuan, karena jalur praktisi maka porsi praktek lebih besar ketimbang jalur keilmuan,” kata Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Prof. Dr. H. Sumaryoto, Jumat (10/5), saat di ruang kerjanya.

Dalam program vokasi, 40 persen itu, teori dan sedangkan 60 persen sisanya itu praktek. Jadi lebih banyak praktek ketimbang teori. Beda sekali dengan program keilmuan yang penggunaan laboratorium untuk praktek itu sangat terbatas sekali. Karena itu, kalau ada usulan untuk mengundang praktisi dari dunia industri untuk mengajar di kampus, saya sangat setuju sekali karena mereka yang tahu persis bagaimana kondisi di lapangan.

“Lebih lanjut, kata Sumaryoto mengatakan di luar negeri sendiri seperti di Jepang, dan di negara lain lebih mementingkan program vokasi. Orang-orang di sana itu lebih mementingkan keahlian dan bukan keilmuan. Orang disana, kalau bekerja, akan ditanya, kamu bisa apa, dan bukan ditanya kamu ahli apa,” kata ujarnya.

Program keahlian itu sebenarnya ditujukan untuk mendidik lulusannya untuk menjadi dosen. Kalau di Indonesia, lulusan vokasi di anggap kurang bergengsi, atau kurang mendapat status karena gelarnya hanya ahli saja dan malah yang aneh sekarang pendidikan di Indonesia malah seakan menjadi tumpang tindih dengan adanya program studi sarjana sains terapan. Ditanya bagaimana untuk menyelaraskan pendidikan di Indonesia agar dapat diterima di dunia kerja dan sekarang ada yang namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang akan menjembatani antara dunia usaha dan dunia kerja.

“Suatu program untuk menjembatani atau mensikronkan antara pendidikan dan dunia kerja. Dengan adanya KKNI ini maka kurikulum di dunia pendidikan disesuaikan dengan dunia kerja. Dulu dikenal dengan istilah link and match, dimana ada kesesuaian dan ketepatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja,” ungkap Sumaryoto.

Masyarakat tidak terlalu tertarik dengan program vokasi karena masih berorientasi pada gelar. Padahal program vokasi itu sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan manufaktur, seperti untuk di Indonesia Timur dan di Indonesia secara keseluruhan, itu yang terpenting adalah praktisi sedangkan keilmuan itu sifatnya nanggung, ahli, bukan, ilmuwan bukan, karena lebih menguasai teori.

“Kalau menguasau teori itu lebih cocok menjadi dosen atau pengajar. Di luar negeri sendiri, orang lebih dihargai keahliannya ketimbang pendidikan. Jadi meskipun pendidikannya hanya SD namun karena kemampuannya tidak kalah dari D-3 maka dia yang diambil dan dibutuhkan dunia kerja,” ungkap Sumaryoto. (dade)