PEPERA 1969 Tidak Demokratis, Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat

GemilangNews.Com

Pada tanggal 14 Juli 2016 pukul 10.50 s/d 11.30 di depan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan Jl. Kusumanegara No 119 Kec Umbulharjo berlangsung Mimbar Bebas oleh Aliansi Mahasiswa Papua Komite Yogyakarta dalam rangka peringatan PEPERA 1969 dengan tema “PEPERA 1969 Tidak Demokratis, Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”, Korlap Mikael Kudiai (Sekjen AMP Komite Yogyakarta), estimasi massa ± 70 orang.

Menggelar spanduk bertuliskan “Hak menentukan nasib sendiri, solusi demokrasi rakyat Papua Barat”.

Membawa poster :

a. Menolak integrasi Papua lewat PEPERA 1969.

b. Amerika Serikat bertanggung jawab terhadap manipulasi sejarah rakyat Papua.

Menyampaikan orasi :

a. Perebutan Wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960’an membawa kedua Negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”. Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, diantaranya Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 dan oleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI.

b. Kemudian pada tanggal 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969.

c. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka Rakyat Papua, Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua ALI MURTOPO dilakuakan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diikuti Operasi Militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun.

Menyampaikan tuntutan yang isinya :

a. Tarik Militer organik dan non organik dari tanah papua karena sebagai dalang kejahatan kemanusiaan dan sebagai pembunuh bagi rakyat papua.

b. Negara bertanggungjawab atas kemanusiaan di Papua

c. Proses dan adili pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM

d. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya diseluruh tanah Papua.

Adapun rangkaian kegiatan :

a. Pukul 10.50 massa aksi keluar dari Asrama Mahasiswa Papua Kamasan dilanjutkan Orasi jalan depan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan.

b. Pukul 10.55 terjadi ketegangan dengan aksi dorong-dorongan antara Aparat Kepolisian dengan massa aksi.

c. Pukul 11.03 massa aksi berhasil dipukul mundur oleh aparat Kepolisian. Dan aksi dilanjutkan di halaman Asrama Kamasan.

d. Pukul 11.10 Aparat Kepolisian di Apelkan oleh Kombes Pol Tommy Wibisono (Kapolresta Yogyakarta), memberikan perintah kepada aparat Kepolisian, tidak ada 1 pun Mahasiswa Papua yang keluar dari asrama apabila ada perlawanan, ambil tindakan tegas.

e. Pukul 11.30 aksi selesai massa aksi masuk ke halaman belakang Asrama Kamasan.

Catatan : Sampai dengan pukul 11.50 aparat Kepolisian yang berjaga terdiri dari 1 SSK Dalmas Polresta Yogyakarta dan 1 SST Brimob Polda DIY, masih standby di sekitas Asrama Mahasiswa Papua Kamasan.