Dr.RIBKA TJIPTANING,ANGGOTA DPR RI KOMISI IX,DENGAN TEGAS MENOLAK PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER ( DLP )

SUKABUMI – GemilangNews.Com

Program Dokter Layanan Primer (DLP) menuai penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Perwakilan IDI di beberapa daerah pun menggelar aksi demonstrasi,dan aksi menolak program pendidikan layanan primer yang dinilai diskriminatif. Selain itu program tersebut dinilai semakin membuat biaya pendidikan tinggi untuk sekolah dokter dan karena masa tempuh pendidikan dokter yang semakin panjang sehingga rasio jumlah dokter dengan penduduk semakin tidak ideal.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun GemilangNews.Com,aksi penolakan program DLP tersebut diantaranya oleh para dokter dari yang senior, yunior hingga para mahasiswa kedokteran turun ke jalan membawa sejumlah poster tuntutan,mereka memastikan bahwa pelayanan kesehatan publik masih tetap berjalan karena sebagian besar dokter tetap bekerja melayani masyarakat,dan dalam tuntutannya, mereka menolak kebijakan pemerintah itu lantaran membuat masa pendidikan dokter menjadi lebih panjang tentang program layanan primer karena semakin memperpanjang masa pendidikan dokter hingga 10 tahun untuk membuka praktik. Dengan kebijakan itu biaya pendidikan sekolah kedokteran juga semakin meningkat sehingga sulit dijangkau kalangan menengah ke bawah.

“Untuk menjaga kompetensi dokter sebenarnya sudah dilakukan dengan berbagai cara. Para dokter telah menjalani uji kompetensi secara berkala dan seringkali mengikuti berbagai simposium untuk semakin meningkatkan kemampuan. Dengan kebijakan layanan primer itu rasio jumlah dokter dengan penduduk akan semakin tidak ideal. Biaya kesehatan juga semakin tinggi karena biaya pendidikan juga tinggi,”Ujar Dr.Ribka Tjiptaning,P.AAK,anggota DPR RI Komisi IX yang juga seorang dokter,saat ditemui Gemilangnews.Com disela – sela sosialisasi GenRe di Sukabumi.

Masih kata Dr.Ribka,Ikatan Dokter Indonesia  (IDI) dengan tegas menolak program pendidikan dokter layanan primer (DLP) milik Kementerian Kesehatan.Pasalnya, program itu dinilai akan tumpang-tindih dengan program spesialis,karena sejak bulan Juni lalu, Kemenkes bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengumumkan program DLP bagi dokter.

Dalam program pendidikan tersebut, dokter diharuskan untuk menempuh pendidikan agar bisa berpraktik di layanan primer. DLP berjalan selama dua tahun.

“Yang menjadi aneh itu karena seperti menyetarakan dengan spesialis,dan dengan adanya program DLP tersebut, seorang dokter akan lebih lama untuk bisa berpraktik,misalnya, sekolah kedokteran harus ditempuh setidaknya dalam waktu tujuh tahun,selanjutnya, mereka harus melalui ujian kompetensi dokter Indonesia (UKDI) yang diselenggarakan pemerintah,karena seperti yang kita ketahui saat ini yang ada itu hanya Dokter Umum dan Dokter Spesialis,dan sekali lagi dirinya dengan tegas menolak Program Dokter Layanan Primer tersebut,” Pungkasnya.

Reporter : Rizal

CopyAMP code

JELAJAHI