“Yuliana Sagala.SH.MH” Menuju Lampung Utara Yang Lebih Baik Terbebebas Dari Korupsi

Lampung.Utara-GemilangNews.com

Dalam Berbagai Program Unggulan Sejak Yuliana Sagala.SH.MH Menjabat Kejari Lampung Utara Program Tersebut Berjalan Dengan Baik Tanpa Mengenal Lelah. Hingga. Program Pokok Tersebut bisa berjalan Sesuai Jadwal Yang Telah DiAgendakan Program Awal Sejak Yuliana Sagala.SH.MH Menjabat Kejari Lampung Utara Yaitu:
1.Kegiatan Rapat Tim Bakorpakem Kabupaten Lampung Utara
2.Pameran Pelayanan Informasi Publik Kejaksaan Negeri Lampung Utara
3.Kajari Lampung Utara Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Kejaksaan R.I Tahun 2018
4. Kejaksaan Negeri Lampung Utara Raih Penghargaan Sidhakarya Tahun 2018
5.Kejaksaan Negeri Lampung Utara Adakan Lomba Karya Tulis Jurnalistik
Hingga Yuliana Sagala.SH.MH Menerima Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Jaksa Agung R.I Dr. (H.C.) H.M. Prasetyo kepada Kepala kejaksaan Negeri Lampung Utara (Yuliana Sagala, SH.,MH) pada hari Jum`at 30 November 2018 bersamaan dengan penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan R.I Tahun 2018 di Hotel Grand Inna-Bali Beach
Dilanjutkan Dengan Program Ahir Yaitu Dalam Rangka Memperingati Sejarah Anti Korupsi
Yang diperingati setiap tanggal 9 Desember Setiap Tahun..Tentunya Momen yang sangat Baik Untuk Diagendakan Dilampung Utara Dengan Tujuan Lampung Utara Bebas Dari Korupsi yang Dicerminkan pada i Lomba Karya Tulis Jurnalistik agar terciptanya Jurnalis yang Mampu Memberikan Informasi yang Positif dan Anti Hoak.Bekerja Secara Profesional dan Kompetens..Dan juga Memberikan Pencerahan Bagi Penyelenggara Negara Yang Mengelola Anggaran APBN Maupun APBD.agara benar Benar Terealisasi Dengan BAIK Sehingga Terhindar Dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme(KKN)
“Perlu diketahui Juga Tentang Sejarah Hari Anti Korupsi Sedunia.

Sejarah korupsi dan hari anti korupsi sedunia yang Selalu Di Peringati Pada 9 Desember
Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sbb:
* perbuatan melawan hukum;
* penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
* memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
* merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
* memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
* penggelapan dalam jabatan;
* pemerasan dalam jabatan;
* ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
* menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. (Muhtar)