GemilangNews.Com | Jakarta – Setelah 20 tahun berkonflik, Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan. Pada Februari 2020, AS dan Taliban menandatangani “kesepakatan untuk memulihkan perdamaian" di Afghanistan yang telah memakan waktu bertahun-tahun. Menurut kesepakatan itu, AS dan para sekutunya sesama anggota NATO menarik semua pasukannya dengan syarat Taliban tidak lagi membiarkan al-Qaeda maupun kelompok ekstremis lain beroperasi di wilayah yang mereka kendalikan.
Mundurnya AS dari Afganistan telah menjawab pertanyaan mendasar tentang kondisi saat ini dalam tatanan lingkungan strategis di masa depan: AS tidak bisa mengalahkan Taliban di Afganistan yang menjadi medan operasi yang berbahaya bagi AS dan NATO. Apakah ini juga sebagai ungkapan bahwa kelemahan instrument militer AS sendiri. Kalau memang benar berarti ada berbagai kekhawatiran tentang ancaman yang datang beserta langkah-langkah responsif yang harus dilakukan dengan cepat.
Sementara China berhasil merebut peluang dalam era globalisasi. Akankah kiblat super power bergeser ke China?Ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara pada era globalisasi ini, selain masalah dinamika perkembangan di Afganistan, antara lain: perubahan iklim, dan fenomena ekstrem (banjir, tanah longsor, angina topan, tsunami, gelombang panas dan dingin, gempa bumi, dan lain-lain), pandemi Covid-19, ancaman proxy war, ancaman perang cyber, perlombaan senjata dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence), berbagai tipe perang (asimetris, tidak terbatas, hibrida, berkepanjangan/berlarut, proxy).
Fakta-fakta dan realitas lingkungan strategis abad ke-21 ini telah menunjukkan bahwa ada beberapa dikotomi yang kabur. Perbedaan antara perang dan damai, perang dan pasca perang, internal dan eksternal, tentara dan warga sipil, perang dan bencana, korban dan pelaku, tidak lagi jelas.
Berbagai masalah ini bukan lagi bagian-bagian terpisah yang dapat di definisikan secara sempit. Ketidakpastian dengan lingkungan yang penuh dengan tanda-tanda membingungkan, dengan tantangan yang tidak teratur, bencana, tantangan tradisional yang mengganggu juga dapat tiba-tiba hadir bersama-sama, cenderung berubah dengan cepat.
Perubahan cepat mencirikan lingkungan strategis di mana individu dan kelompok memiliki akses terhadap lebih banyak informasi di bandingkan dengan yang diterima pemerintah suatu negara, dan hal ini dapat diorganisir oleh suatu kekuatan tertentu, dengan cepat untuk mengarah pada perubahan yang penuh kekerasan.
Globalisasi yang sangat kental dilatar belakangi oleh aspek ekonomi telah membawa perubahan tentang cara dan tujuan berperang, atau cara/tujuan suatu negara/bangsa dalam menguasai atau menaklukan negara lainnya. Tujuan perang yang semula untuk penguasaan teritori dan adakalanya dengan latar belakang ideologis, telah berubah menjadi penguasaan ekonomi khususnya sumber daya, seperti konflik Laut China Selatan dan konflik lain di berbagai negara.
Demikian juga halnya dengan cara berperang, dalam era globalisasi ini perang lebih banyak dilakukan dengan cara nonmiliter dan menyangkut banyak dimensi karena jauh lebih efisien ketimbang cara pengerahan militer. Dengan demikian spektrum dan kompleksitas ancaman yang dihadapi oleh suatu negara pun jauh melebar dan bersifat multidimensional.Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah jawaban yang relevan untuk menghadapi ancaman yang serba kompleks dan multidimensional. Karena hakikat Sishankamrata adalah pengerahan total seluruh potensi bangsa, tidak hanya militer melainkan potensi lainnya menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, informasi, diplomasi dan lain sebagainya. Landasan atau basisnya adalah nasionalisme-patriotisme, dengan kata lain kesadaran bela negara yang kuat dan tangguh serta sikap pantang menyerah. Meskipun demikian, konsep Sishankamrata perlu diaktualisasikan sesuai dengan potensi dan prioritas ancaman yang dihadapi serta perubahan kebijakan politik/diplomasi negara yang menjadi instrument dari kebijakan pertahanan, sebagai akibat perubahan konstelasi politik-ekonomi global.
Pemahaman tentang militer dalam sejarah Indonesia masa lampau selalu berkaitan dengan agenda-agenda perubahan politik, perubahan paradigma, doktrin, strategi, struktur organisasi, kebijakan pemerintah dan militer. Pada masa lampau karakter militer Indonesia dipandang sebagai warrior (tentara penakluk).
Pandangan ini kemudian di netralisir melalui doktrin Sishankamrata (total war) dimana melahirkan konsepsi tentara pejuang, dan tentara rakyat. Argementasi ini diperkuat oleh realitas kesejarahan perjuangan bangsa dan negara bahwa militer Indonesia, berbeda dengan negara-negara lain. Permasalahan bangsa dan negara yang bersumber dari pengaruh lingkungan strategis dan berdampak terhadap pertahanan keamanan negara. Pertama.
Transisi menuju demokrasi (liberal ala Amerika Serikat). Globalisasi telah menarik sebagian kedaulatan negara dan menyerahkannya pada otoritas (maya) global, namun pada saat yang sama demokratisasi menuntut berlakunya desentralisasi kekuasaan yang berarti penguatan otoritas daerah dan sebaliknya kontrol pemerintah pusat atas daerah menjadi berkurang. Dalam konteks ini, permasalahan akan timbul manakla tingkat kedewasaan atau kultur demokrasi pada tataran elit pusat maupun daerah masih buruk.
Dengan demikian, pengaruh demoktatisasi terhadap otoritas negara sangat signifikan, terlebih bagi negara seperti Indonesia. Lemahnya otoritas suatu Negara – yang berdampak langsung terhadap pelemahan aspek potensi dan kekuatan pertahanan akan memudahkan negara pemangsa untuk menguasai ekonomi, politik, budaya dengan terlebih dahulu menelikung aspek hukum dan konstitusi negara tersebut.Kedua. Mega-trend. Demokrasi liberal banyak menghancurkan pemimpin besar dan lama berkuasa dan kemudian tidak berdaya ketika negara-negara yang over-demokratis terhempas dalam fragmentasi internal bahkan disintegrasi. Benar apa yang sampaikan oleh John Naisbitt dalam Global Paradox (1994): Semakin besar demokrasi, semakin banyak jumlah negara di dunia. Menguatnya tribalisme atau lokalisme merupakan salah satu cara suatu kelompok masyarakat wilayah atau suatu etnis merespon bola liar globalisasi dengan isu demokrasi sebagai kendaraan tumpangannya. Contoh bekas Uni Soviet terdiri atas 140 kelompok etnis, belakangan pecah menjadi 15 negara dan dalam proses menjadi 16 negara bahkan potensial menjadi 60 negara.
Dalam konteks ini mari kita bayangkan apa yang (mungkin) akan terjadi di Indonesia. Dalam era reformasi saat ini, jika demokratisasi tidak dilandasai keteguhan terhadap jati diri bangsa, di kawal oleh sikap kewaspadaan, di pagari dengan kesadaran bela negara dan di bentengi oleh nasionalisme-patriotisme yang kokoh dan tangguh, serta dasar Negara Pancasila, siapa yang bisa menjamin bahwa eksistensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dipertahankan.Contoh kasus Taliban di Afganistan dan lihatlah konflik Papua, mengapa TNI/Polri belum bisa mengalahkan pemberontak bersenjata di Papua?.Ketiga. Model Perang masa kini. Globalisasi telah membawa perubahan tentang bentuk peperangan, atau cara suatu Negara dalam upaya menguasai Negara atau bangsa lainnya. Cara berperang dengan menggunakan hard power dianggap tidak efisien, sehingga muncul cara baru yang jauh lebih efisien dengan menggunakan soft power. Perusahaan Multi-Nasional (MNC) dan LSM (NGO) adalah tentara baru bagi negara kuat untuk menaklukan negara lain yang lemah dan tertinggal. Tujuan perang telah bergeser dari penguasaan teritori menjadi penguasaan sumber daya/ekonomi. Cara ini biasanya dilakukan dengan pentahapan yang diawali dengan war of perception untuk mengubah cara pandang bangsa yang menjadi sasarannya terutama elit bangsa tersebut.
Sishankamrata merupakan konsep yang tetap relevan dalam kehidupan bangsa kita untuk tetap digunakan sebagai wadah, isi, dan tata laku pertahanan nasional di masa depan, dengan revisi nilai instrumental agar tetap relevan dan mutakhir. Sistem semacam ini – lazim dikenal dengan total defense.
Konsep pertahanan ini dijadikan konsep pertahanan di banyak negara lain, seperti Swiss, Singapura, Israel dan sebagainya. Bagi Indonesia, membangun kekuatan ideal de facto masih belum memadai karena dihadang kendala sangat terbatasnya anggaran; sementara untuk beraliansi membangun pakta pertahanan pun tidak mungkin karena filosofi politik luar negeri yang bebas aktif. Berdasarkan pola pikir tersebut, Hankamrata merupakan doktrin nasional yang diputuskan melalui konsesnsus nasional untuk mendayagunakan segenap potensi dan sumber daya bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, pengembangan serta implementasinya bukan hanya merupakan tanggungjawab TNI/Polri melainkan kewajiban setiap dan segenap warga bangsa dalam menghadapi ancaman negara. Pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara tidak hanya direpresentasikan oleh kehadiran kekuatan militer/angkatan bersenjata, tetapi di sinergikan dengan kesadaran bela negara dan dukungan politik segenap komponen bangsa. Kementerian Pertahanan tidak memiliki otoritas memadai untuk membangun sinergi yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu segera mewujudkan berdirinya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang berfungsi sebagai penasehat presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 15. DPN akan mampu menyinergikan semua stakeholder pertahanan dalam pembangunan kekuatan pertahanan secara utuh.
Oleh: M Erni Sri Murtiningsih – APN Kemhan
3corrosive