Ketua MBP : Pengawasan dari Masyarakat Diperlukan agar Proyek Tender Dikerjakan Transparan dan Akuntabel

Ciseeng, GemilangNews.Com- Sejumlah proyek tender peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pemkab Bogor, kini sudah mulai dikerjakan. Hampir semua proyek lelang tender itu, menyerap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bernilai miliaran hingga puluhan miliar rupiah. Saat ini, proyek proyek tersebut tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Salah satunya, sejumlah proyek yang saat ini mulai dikerjakan ada di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Infrastruktur Jalan dan Jembatan wilayah Parung yang meliputi Kecamatan Gunungsindur, Kemang, Parung, Ciseeng dan Rancabungur. Menurut seorang warga yang juga aktif di organisasi masyarakat, Peter Nahirwan (41) saat ini para pelaksana kegiatan proyek tender seolah tidak mau diawasi. 

“Contoh pekerjaan dan pelaksana salah satu proyek tender jalan di wilayah Ciseeng, diduga dibekingi oknum aparat. Sehingga saat kami kritisi, justeru malah salah faham dan bertindak arogan.” Ungkap Peter, sapaannya kepada media ini, Sabtu (24/10/2020).

Sementara’ Ketua LSM Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) Atik Yuli Setyowati SH menegaskan bahwa pekerjaan infrastruktur pemerintah harus ada pengawasan ketat, terutama tentang speknya. Menurutnya, seringkali kalau pun ada pengawasnya, namun pada kenyataannya pengawasnya banyak yang jadi oknum yang bisa saling “kedip” untuk pembelokan spek. 

“Buktinya banyak hasil pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan spek tapi lolos sampai adanya penanda tanganan serah terima dengan cacat hasil,” ungkap Atik.

Ia membeberkan, tupoksi seorang petugas QC (quality control) atau pengawas itu mestinya benar-benar dilaksanakan, sehingga jjika akan terjadi pembelokan spek mestinya tidak disetujui dan tidak ditanda tangani. 

“Jadi Pengawas pun juga harus kita awasi, agar mereka bekerja sesuai aturan dan selalu ada di lapangan atau di lokasi proyek,” cetusnya.

Masih kata Ketua MPB, masyarakat, LSM/Ormas/wartawan bisa menjadi pelaku sosial kontrol dalam setiap adanya pembangunan infrastruktur dan Pemerintah atau dinas terkait yang menjadi leading sektor proyek tender, harus transparan. 

“Contoh jika proyek itu ada di Dinas PUPR, maka harus sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ( Peemen PU 28/2006) dan Permen PU no 12/PRT/M/2014,” cetusnya.

Menurut Atik Yuli Setyowati, semua proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah memang harus diawasi. Karena jika tidak diawasi secara baik, sambungnya, maka proyek Infrastruktur tersebut akan rawan diselewengkan dan dikorupsi. Jika ini terjadi, lanjut Atik, nsfrastruktur yang terbangun tidak akan memiliki kualitas yang baik sehingga justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. 

“Pemerintah dan kontraktor harus transparan dalam setiap proyek pekerjaan tender yang sedang dikerjakan. Masyrakat punya hak mengetahui semua pekerjaan Infrastruktur secara detail dan terbuka guna melakukan fungsi pengawasan.” Tutupnya.

Admin : (Redaksi GN) 

JELAJAHI