Parameter Partikulat Meningkat, Walikota Jambi Meliburkan Sekolah Selama 1 Minggu

JAMBI-GemilangNews.com

Sudah lebih dari dua pekan, aktivitas warga di kota Jambi terganggu berdasarkan pantauan dari Alat Air Quality Monitoring Sistem (AQMS) diperoleh adanya kecenderungan peningkatan parameter partikulat (Debu) di udara dengan kategori tidak sehat sehingga berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut di ungkapkan melalui surat yang di tanda tangani Walikota Jambi (18/08/2019).

Dengan begitu Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha memutuskan meliburkan sekolah selama satu Minggu, mulai hari Senin 19 Agustus 2019.

Seluruh tingkat PAUD, Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal,  Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kota Jambi Baik Sekolah Negeri maupun Swasta.

Untuk PAUD, TK , RA selama 1 Minggu terhitung dari tanggal 19 Agustus 2019 s/d 24 Agustus 2019.

Meliburkan kegiatan belajar kelas 1 sampai kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kita liburkan selama 3 hari terhitung dari tanggal 19 Agustus s/d 21 Agustus 2019.

Sedangkan untuk kelas V dan VI SD/MI dengan mengurangi Jam belajar,serta untuk kelas VII, VIII, dan IX Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) diliburkan selama 3 hari, sehingga dimulai dari Pukul 09.00 Wib s/d Pukul 13.00 Wib.

Selain itu, Syarif Fasha mengatakan bahwa kebijakan ini akan terus disesuaikan dengan hasil pantauan karhutla dan kabut asap di Kota Jambi.

“Kita akan sesuaikan dengan kondisi kabut asap, kan ada klasifikasinya, jika statusnya naik ke ‘berbahaya’ pasti kami akan liburkan kembali,” kata Syarif Fasha.

Dan untuk tingkat SMA, Syarif Fasha mengatakan itu dibawah kewenangan Pemerintah Propinsi. Namun dilaporkan siswa SMA juga diberlakukan aturan serupa dengan SMP yakni dikurangi waktu belajarnya dari jam 9 sampai jam 1 siang.

Selain itu Pemkab Jambi juga telah memerintahkan instansi pelayanan kesehatan untuk memprioritaskan dan menggratiskan layanan bagi warga yang mengeluhkan kesehatan akibat terpapar kabut asap pekat.

Sementara itu seorang warga yang juga akademisi di Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan (STISIP) Nurdin Hamzah Jambi menilai keputusan meliburkan siswa ini sudah sedikit terlambat. Karena menurutnya kondisi kabut asap yang membahayakan warga sudah berlangsung sejak sepekan terakhir.

“Kabut di Kota Jambi masih pekat. Sudah lebih baik hari ini tapi masih pekat. Abu sudah masuk ke dalam rumah. Partikel debunya itu kelihatan melayang-layang, kalau kita keluar pakai jilbab putih atau hitam itu baru sebentar saja sudah kelihatan sekali ada lapisan debu putih-putih gitu.” Tutur Wenny menggambarkan kabut asap yang menyelimuti kota tempat tinggalnya.

“Harusnya sekolah diliburkan sejak satu minggu lalu, karena memang sudah parah seperti ini sejak seminggu lalu. Mata pedih dan tenggorokan jadi kering. Anak-anak teman saya itu sudah mengeluh sakit batuk, pilek, sesak bahkan sudah sejak seminggu lalu banyak yang bolos tidak sekolah karena situasi asap ini.” Lanjutnya.

Meski sudah hampir dua pekan berlangsung, namun Wenny mengatakan bantuan masker belum merata didapatkan warga dan jika berlangsung lama penyediaan masker ini cukup memberatkan warga.

“Warga kalau keluar rumah harus pakai masker dan harus pakai yang anti polusi N95, karena kalau pakai masker yang biasa itu sebentar saja udah penuh sama debu dan nafas jadi terasa panas dan sesak di rongga dada. Kondisi kabut asap sekarang hampir sama seperti tahun 2015. Tapi yang pakai masker N95 itu hanya orang tertentu, karena harganya cukup mahal, kebanyakan warga pakai masker yang tipis.” katanya.

Sebagai warga, Wenny berharap kabut asap ini dapat segera diatasi. Ia mengaku sangat geram dengan fakta daerahnya selalu menjadi langganan bencana kabut asap. Karenanya ia mendesak aparat berwenang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Kebijakan untuk menangani karhutla ini diseruiuskanlah, Terutama kepada Bupati dan Gubernurnya, masak sejak 2015 kita jadi daerah langganan hotspot. Pada 2015 kan sampai Presiden turun tangan dan sudah ada kebijakan karhutla, tapi kok terjadi lagi.”

“Harapan saya harusnya masalah ini bisa diminimalisir dan beri sanksi tegas bagi yang membakar lahan,” katanya. (Red GN)