LRJ Konsisten Mengawal Program Presiden Jokowi Dalam Program Nawa Cita Dengan Tegas

JAKARTA-GemilangNews.com

Bahwa salah satu alasan Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), konsiten mengawal program Presiden Jokowi dalam program Nawa Cita dengan tegas Presiden menyatakan untuk “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpecaya”. Perlu di garis bawahi bahwa pembangunan ekonomi, politik, dan sosial (pembangunan semesta/di segala bidang) tidaklah cukup tanpa adanya pembangunan hukum yang berkelanjutan.

Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Riano Oscha mengatakan dalam acara refleksi akhir tahun 2018, masih banyak problem skandal mega korupsi di Indonesia yang sampai sejauh ini belum terungkap secara tuntas artinya Nawa Cita Jokowi belum dilaksanakan secara maksimal oleh lembaga hukum terkait baik KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

“Menilai adanya beberapa catatan kasus mega korupsi sejauh ini, ada yang belum ditetapkan sebagai tersangka dan ada yang di tersangkakan namun belum dilimpahkan ke pengadilan sebagai contoh di antaranya kasus RJ Lino (Dirut Pelindo II) diduga melakukan korupsi pengadaan Quay Container (QCC) tahun 2010, pengadaan 10 mobil crene 2011, bersangkutan telah ditetapkan tersangka oleh KPK sejak 2015 sampai sekarang kasus tersebut mati suri,” kata Riano Kamis (3/1), di Jakarta.

Lebih lanjut, kata Riano mengungkapkan  kasus pembangkit listrik 35 000 MW diantaranya PLTU Riau 1, proyek pembangkit listrik di Sulawesi Selatan dua kasus suap ini dalam penanganan KPK. Kami berharap kasus tersebut di usut secara tuntas sehingga perlu dikembangkan di dalam lagi, sebab kami menduga aktor utama dalam kasus di PLN ini belum ditetapkan tersangka.

“Adapun contoh kasus di Tahun 2004 kasus BLBI telah membebani APBN triliunan rupiah, pada Tahun 2012 terdapat dua kasus besar yang mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat yaitu kasus skandal Bank Century dan kasus Hambalang. “Tahun 2014 ada kasus korupsi penyelenggara ibadah haji, Tahun 2015 kasus korupsi dana bantuan sosial serta kasus penyelewengan dana di Kementerian Energi Sumber Daya dan Manusia (ESDM), dan di Tahun 2017 ada kasus korupsi E-KTP yang melibatkan banyak Pejabat Negara di Tahun 2018,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Ridwan Hanafi mengungkapkan dari data Ombudsman RI bahwa sepanjang tahun ini, terdapat kurang lebih 600 kasus terkait penegakan hukum. “Angka ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi kami, sehingga menjadi penting untuk kita renungkan bersama sebagai evaluasi diri kita dengan tujuan penegakan hukum tahun 2019, lebih baik dari tahun sebelumnya dan yang harus dicapai oleh pemerintahan Jokowi sebagai implementasi dari Nawa Cita,” kata Ridwan. (dade)

JELAJAHI