Kades se-Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Berkunjung ke Kemendes PDTT

JAKARTA-GemilangNews.Com

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, menerima kunjungan sebanyak 146 kepala desa se-Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dalam rangka silaturahmi dan  konsultasi perihal program pembangunan dan pemberdyaan masyarakat Desa di Gedung Utama Kemendes PDTT di Jakarta (6/9/2018).

Ikut mendampingi Dirjen PPMD antara lain Sekretaris Dirjen PPMD Mukhlis, dan Direktur PMD Moh Fachri.

Ikut hadir pula Anggota Komisi V DPR-RI, H. Bakri,  Asisten I Kabupaten Sarolangun, Kadis PMD, dan beberapa Camat.

Dirjen PPMD menyatakan, dirinya merasa bangga pada para kades yang menjabat saat ini lantaran mereka  mendapatkan kepercayaan dan mengemban amanah penuh untuk mengurus dan mengurus desa dan masyarakat secara langsung. Sebab,  pembangunan Indonesia sejak diundangkannya UU Desa terkonsentrasi (terpusat) di desa. Keberadaan desa benar-benar menjadi pusat perhatian pemerintah dan pihak-pihak lain.

“Tak terasa, sudah 4 tahun usia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seperti lagu Band God Bless yang berjudul “rumah kita”. Sekarang desa telah menjadi rumah kita yang nyaman berkat adanya dana desa,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, aspek pembangunan dan penataannya mesti dipenuhi, sehingga manfaat dana desa sebagai dana stimulan dari pemerintah ke desa melalui pemda masing-masing daerah dirasakan oleh masyarakat.

“Ayo pak Kades, kita urus dengan serius desa, sehingga benar-benar nyaman. Kalau sudah nyaman, penduduk desa tidak lagi berpikir untuk pindah ke kota,” ajak Taufik yang disambut tepuk tangan meriah para kades.

Taufik juga menyatakan, dampak positif dana desa sudah terbukti mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mirilis datanya. Dari 2,5 juta penduduk miskin yang terentaskan, sekitar 1,2 juta berada di desa, katanya.

Dirjen juga memberi jaminan kepada para kades agar tidak takut dalam mengelola dana desa. Selain membentuk Satgas Dana Desa, Kemendes PDTT juga telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Mabes Polri, Kemendagri, dan Kejagung. Penandatanganan MoU sifatnya advokasi. Bila terjadi pelanggaran administrasi pengelolaan dana desa, tidak bisa langsung diproses pidana.

“Tim APIP di Inspektorat dulu yang proses. Bila hanya pelanggaran administrasi, selesai di APIP saja. Dengan adanya MoU ini, para kades lebih terlindungi,” tegas Taufik.

Hal senada juga  disampaikan Direktur PMD Moh Fachri, bahwa secara  psikologis kepala desa dalam membangun desanya semakin kompleks dan butuh kerjasama semua pihak, terutama pendamping desa.

“Kades kita jangan diganggu kinerjanya. Karena, menjadi seorang kades di zaman sekarang tidaklah mudah. Fungsi pelayanan yang dilakukan kades full time 24 jam. Sehingga kehadiran dana desa yang dikelola desa, jangan menambah beban kerja kades”, pintanya.

Fachri mengakui, banyak pihak yang terlibat mengawasi kinerja kades setelah adanya dana desa. Mulai dari unsur pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Terkait adanya laporan yang ditujukan kepada kades melalui Kemendes, dikatakan, pihaknya  lebih menekankan pendekatan parsuasif dan harus dipilah antara aspek administratif dan hukum, karena mengelola Desa lebih mengedepankan suara hati.

Fachri juga berharap agar ke depan, pengelolaan dana desa memperhatikan sisi  kualitas, sehingga target dan sasaran dana desa tercapai dengan baik.

“Selain memberikan hak yang besar, fungsi pendampingan tetap diberikan kepada desa. OPD-OPD pemda di daerah, bukan hanya Dinas PMD saja, namun juga pendamping desa mestinya lebih aktif lagi dalam fasilitasi dan memajukan desa,” tandas Fachri. (Ril)

Reporter: Yuli