Lampung.Utara-GemilangNews.Com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Lampung Utara Menggelar rapat (hearing) Dengan Tujuan Berembuk Terkait Pencairan Uang Muka Proyek Tahun 2018.Rapat Tersebut Dihadiri oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampura dan pihak rekanan. Senin (09/07/2018). Haering ini terkait Belum Cairnya anggaran uang muka untuk pengerjaan proyek yang berimplikasi pada tidak terlaksananya proyek 2018. Hearing dipimpin Wakil Ketua II DPRD Lampura, Herwan Mega, didampingi Ketua Komisi III Joni Saputra. Tampak juga diantaranya Asnawi (PAN), Emil Kartika Chandra(PKB), Agus Supriyanto(PKS) dan Romli (Demokrat). Hadir Sekretaris Dinas PUPR Susilo Dwiko, Yulias (Kabid Bina Marga PUPR) dan Gunawan (Kabid Anggaran DPKAD), Yulias (Kabid Bina Marga PUPR) mewakili Pemkab Lampura “Ketua Komisi III DPRD Herwan Mega mengatakan semua persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus didahulukan. Kemudian jika memang pekerjaan yang dimenangkan sudah penanda tanganan kontrak, artinya sudah dimenangkan melalui lelang. “Mereka teken kontrak sudah dari bulan Mei, jadi kapan lagi mereka akan bekerja. Kalau pencairan uang muka belum juga dilakukan. Sudahlah kita lupakan semua persoalan politik yang sudah terjadi. Kini, mari kita bersama-sama melaksanakan pembangunan demi masyarakat Lampung Utara,” katanya. Hal senada dikatakan, Asnawi Anggota fraksi PAN Lampura. Dimana dirinya lebih menyoroti soal tidak hadirnya masing-masing pimpinan DPKAD dan DPUPR. “Kalau pimpinan satker tidak hadir maka tidak ada keputusan final yang dapat kita ambil. Karenanya, ke depan undangan DPRD dapat dipenuhi oleh pimpinan Satker. Jangan membuat marwah DPRD menjadi turun,” kantanya. Sementara itu, Romli (Demokrat) bukan hanya persoalan proyek 2018 baik yang bersumber dari DAK, atau DAU. Tapi proyek 2017 yang belum juga terbayarkan harus juga diperhatikan. ”Kan kasihan, mereka ini rekanan dan penghasilan dari pekerjaan mereka tidak seberapa. Sementara dibalik mereka ada tukang pasir, ada tukang batu, ada pekerja yang harus dibayar,” jelasnya. Sementara Perwakilan rekanan Hi Daroni, menegaskan jika dirinya mencurigai jika ada oknum di Dinas PUPR dan DPKAD yang sengaja menghambat pencairan uang muka proyek, yang berimplikasi pada tidak terlaksananya proyek 2018. “Saya sarankan agar dapat bekerja dengan profesional. Karena korupsi itu bukan hanya suap menyuap saja. Tapi juga, menyalahgunakan kewenangan termasuk korupsi,” pungkasnya. Untuk diketahui, Rapat Dengar Pendapat berakhir dengan penjadwalan pelaksanaan rapat serupa pada Rabu(11/07/18), mendatang dengan menghadirkan masing-masing pimpinan DPUPR dan DPKAD.(Mtr)
DPRD Lampura Gelar Hearing Terkait Uang Muka Proyek Belum Cair
CopyAMP code
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: gemilangnews.com/2018/07/09/dprd-lampura-gelar-hearing-terkait-uang-muka-proyek-belum-cair/ […]