KAB.BOGOR-GemilangNews.Com
Panwaslu Kabupaten Bogor menggelar pertemuan dengan Insan Pers dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Partisifatif sebagai salah satu proses tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bogor tahun 2018 sekaligus Buka bersama yang berlangsung di Aula Meeting Room Krakatau, M-One Hotel, Jalan Raya Jakarta Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, hari Selasa (12/06/2018) pukul 17.00 WIB.
Dibuka secara langsung oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin dengan didampingi Koordiv Pencegahan dan hubungan antar Lembaga, Burhanuddin, Koordiv hukum dan penindakan pelanggaran, Irfan Firmansyah, S.Pd dan Kepala Sekretariat Panwaslu, Tri Subiati, S.Sos., M.Si dan Imam Sunandar, staf Ahli Divisi Pencegahan dan hubungan antar lembaga serta menghadirkan, Yusfitriadi, Peneliti Senior JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) selaku Narasumber di acara tersebut.
Hadir di acara tersebut, Para anggota yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Bogor Raya dan para awak media baik Media Cetak, Media Online dan TV.
Ketua Panwaslu, Kabupaten Bogor Ridwan Arifin saat membuka kegiatan, mengajak media masa untuk berpartisipasi dalam menyebarkan informasi-informasi yang bisa memberikan edukasi bagi masyarakat terkait Pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 juni 2018 mendatang.
“Dikarenakan, Kami menyadari sangat kekurangan sumber daya manusia untuk mengawasi, hanya 17 orang dengan jumlah 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jadi Media merupakan satu peran penting dalam proses demokrasi yang akan berlangsung,” ucapnya.
“Diharapkan dengan peran serta media, masyarakat bisa lebih Cerdas dalam memilih sehingga proses Pilkada dapat berlangsung aman, lancar dan sukses sesuai harapan kita semua,” tutupnya.
Sementara, Peneliti Senior, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) yang merupakan Narasumber diacara tersebut dalam paparannya mengatakan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi, Dibutuhkan sinergitas antara Stakeholder peserta pemilih yang terdiri dari :
1. Pemilih
2. KPU, Bawaslu dan DKPP.
3. Media masa, pemantau dan pemgamat
4. DPR
5. Pemerintah
6. Penegak Hukum dan 7. Institusi khusus.
Lanjut Yusfitriadi, “membandingkan uniknya pemilihan di Indonesia dengan pemilihan di luar negeri tidak ada pengawas, hanya di Indonesia yang ada pengawas, sebab bentuk ketidakpercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Lalu, “Pragmatisme pemilih sudah menjadi budaya, kecerdasan pemilih masih jauh dari harapan,” pungkasnya.
3dominate