Lampung.Utara-GemilangNews.Com
Rapat Paripurna dengan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) Tahun anggaran 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kabupaten Lampura. Selasa (22/05/2018)
Sidang paripurna di pimpin wakil ketua I DPRD Lampura, Nurdin Habim, dan di sampingi Arnold Alam wakil ketua II, serta 26 anggota Dewan dinyatakan hadir dari 44 anggota.
Juru bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) Agus Supriyanto, menyampaikan bahwa, hasil kinerja Pemkab selama ini telah mendapat catatan belum maksimal, seperti yang diharapkan dan agar dapat diperbaiki untuk peningkatan pembangunan.
“Beberapa catatan itu antaranya, bahwa Pemkab diminta untuk meningkatkan partisipasi pembangunan dengan dapat berpartisipasi dan berperan aktif, untuk mengobatimalkan pembangunan, sekiranya Bappeda hendak lebih proaktif dalam melakukan perencanaan dan
Dalam penyusunan anggaran, kemudian belum optimalnya mengenai aset daerah yang dirasa harus lebih diperhatikan,Sebab Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesui tempatnya, Belum ratanya kualitas pendidikan dan kebutuhan tenaga pengajar (guru) di daerah terpencil, Belum ratanya dokter medis didaerah terpencil serta Belum ketatanya destinasi wisata disetiap kecamatan.
” Sesuai dengan catatan tersebut, pansus meniminta kepada OPD agar konsisten melaksanakan prinsip yang baik menuju penyelenggaraan pemerintah yang bersih, lebih fokus pada pelayanan sesuai denga standar sesuai dengan target yang ditetapkan.” Kata Agus Supriyanto, dalam laporan hasil Pansus dihadapan para OPD dalam sidang.
Sementara Sri Widodo selaku Plt.Bupati Lampura mengatakan, bahwa paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari agenda paripurna LKPJ sebelumnya. Ini merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legeslatif dalam menyelesaikan LKPJ 2017, guna mendapat rekomendasi Kabupaten setempat.
” Kami sangat berterimakasih dengan para wakil rakyat yang telah bekerja keras dalam meneliti LKPJ 2017 tersebut. Hal ini sangat penting dalam akuntabilitas bersama dan harus kami ditindaklanjuti.” Jelas Sri Widodo Plt. Bupati Lampura( Mtr/IWO)
hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)bupati Lampura 2017
Lampung Utara Gemilang News.Com,Rapat Paripurna dengan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) Tahun anggaran 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kabupaten Lampura. Selasa (22/05/2018)
Sidang paripurna di pimpin wakil ketua I DPRD Lampura, Nurdin Habim, dan di sampingi Arnold Alam wakil ketua II, serta 26 anggota Dewan dinyatakan hadir dari 44 anggota.
Juru bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) Agus Supriyanto, menyampaikan bahwa, hasil kinerja Pemkab selama ini telah mendapat catatan belum maksimal, seperti yang diharapkan dan agar dapat diperbaiki untuk peningkatan pembangunan.
“Beberapa catatan itu antaranya, bahwa Pemkab diminta untuk meningkatkan partisipasi pembangunan dengan dapat berpartisipasi dan berperan aktif, untuk mengobatimalkan pembangunan, sekiranya Bappeda hendak lebih proaktif dalam melakukan perencanaan dan
Dalam penyusunan anggaran, kemudian belum optimalnya mengenai aset daerah yang dirasa harus lebih diperhatikan,Sebab Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesui tempatnya, Belum ratanya kualitas pendidikan dan kebutuhan tenaga pengajar (guru) di daerah terpencil, Belum ratanya dokter medis didaerah terpencil serta Belum ketatanya destinasi wisata disetiap kecamatan.
” Sesuai dengan catatan tersebut, pansus meniminta kepada OPD agar konsisten melaksanakan prinsip yang baik menuju penyelenggaraan pemerintah yang bersih, lebih fokus pada pelayanan sesuai denga standar sesuai dengan target yang ditetapkan.” Kata Agus Supriyanto, dalam laporan hasil Pansus dihadapan para OPD dalam sidang.
Sementara Sri Widodo selaku Plt.Bupati Lampura mengatakan, bahwa paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari agenda paripurna LKPJ sebelumnya. Ini merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legeslatif dalam menyelesaikan LKPJ 2017, guna mendapat rekomendasi Kabupaten setempat.
” Kami sangat berterimakasih dengan para wakil rakyat yang telah bekerja keras dalam meneliti LKPJ 2017 tersebut. Hal ini sangat penting dalam akuntabilitas bersama dan harus kami ditindaklanjuti.” Jelas Sri Widodo Plt. Bupati Lampura.
Reporter : MHTR/IWO
2desecration