Kabag Ops Polresta Aresiasi: IWO Sumsel Dukung Acara Temu Wicara Jurnalis Media Massa

PALEMBANG-GemilangNews.Com

TV Sumsel dan PKBI Mengadakan Acara dengan Tama “Temu wicara jurnalis media massa” Bertempat di gedung Palembang Baru Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara kec. Bukit Baru Poligon. Rabu 24/01/2018.

Berangkat dari masih banyaknya ditemui penulisan berita sebagai salah satu produk jurnalis yang kurang mengedepankan moralitas atas anak dibawah umur maka Program Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumsel bekerjasama dengan LPKA Klas 1A Palembang menggelar temu Telewicara Jurnalis Media Massa dengan tema Kode Etik Jurnalistik Anak Dibawah Umur.

Tepatnya Digelar di Aula Gedung Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumsel, acara temu wicara ini menghadirkan para panelis, mulai dari kepolisian. Sementara itu Sebagai Salah satu Narasuber Kapolresta, Kombes Pol. Wahyu Bintono HB, S.IK., SH,. MH yang di wakili oleh Kabag OPS Polresta Palembang Kompol Maruly Pardede, S.IK. Selanjutnya juga hadir Sekretaris PKBI Sumsel Amir Husni dan Kepala LPKA Klas 1 A Palembang Budi Yuliarno yang sama-sama menyoroti tentang publikasi anak dibawah umur.

Dalam kesempatan tersebut Budi Yuliarno mengungkapkan bahwa mengembalikan masa depan anak setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan sangatlah sulit. Apalagi kondisi psikologi yang dicap sebagai mantan narapidana.

“Makanya kita selalu sampaikan, misal dalam ranah pidana, seorang anak pun oleh hakim sebisa mungkin tak masuk dalam pidana penjara, kecuali memang sudah masuk ranah batas akhir,”tuturnya di hadapan para peserta audiens.

Selanjunya dalam kesempatan itu, Amir Husni, selaku pengurus PKBI Sumsel menambahkan, melihat bahwa paradigma anak dengan pola pikir yang baru jangan sampai diciderai dengan hal-hal yang membuat pembunuhan karakter. “Artinya, kita menginisiasi bahwa kondisi anak harus dijaga mengingat menjaga masa depan anak, sekalipun dalam kondisi pidana,”urainya.

Fakta tersebut diperkuat oleh Kompol Marully Pardede SIK selaku Kabag Ops Polresta Palembang yang mencatat banyak kejadian pidana yang menyangkut anak dibawah umur. Baik sebagai korban maupun pelaku.

“Kita melihat misalnya begal, kita lihat pelakunya ada dibawah 15 tahun, kemudian tahun lalu ada ibu membunuh anak kandungnya. Dan ada benerapa waktu lalu ada ibu menjual anaknya sendiri. Dan ini jika diviralkan maka seminggu tak akan habis. Sehingga akan mengganggu masa depan anak,”terang Marully.

Dari 2014-2017 kecenderungan anak sebagai tersangka dari 2017 sebanyak 155 kasus, kemudian 2015 sebanyak 189 kasus, 2016 sebanhak 230 dan 2017 menurun sebanyak 214.

Oleh sebab itu, lanjut Marully bahwa ada UU Perlindungan Anak dalam hal ini korban dan UU Peradilan Anak jika anak adalah pelaku. Sehingga semua proses peradilan selalu mengedepankan diversi. Bahkan jika hakim tidak melakukan proses diversif dalam proses peradilan bisa melanggar pidana atau diberi sangsi adminiatratif karena ini melanggar Undang-Undang.

“Artinya kepada rekan-rakan media, disisi lain teman-teman media mengemas dengan semenarik mungkin tapi disisi lain kita harus memperhatikan efek hak atas masa depan anak karena  ada UU yang mengatur bahwa nama korban, pelaku agar tidak dipublikasikan di sensor atau bisa diblur,”tandasnya.

Sambungnya lagi,”kerena merasa di undang kami sangat apresiasi yang sebesar-besarnya harapan kedepan, ini menjadi wadah para rekan media, ditangan jurnalis ada tangung jawab,” punkasnya.

Reporter: Nopri