Pemerintah Harus Dukung Start-up Lokal Agar Tercipta Lapangan Kerja

JAKARTA-GemilangNews.com

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang menjadi pasar terbesar e-commerce di Asia Tenggara dengan potensi pasarnya di tahun 2017 mencapai US$ 32,5 Miliar atau tumbuh 30%-40% dari estimasi transaksi pada 2016 senilai US$ 25 miliar.

Meski nilai transaksi e-commerce terus melejit tetapi jumlah pelaku usaha lokal di bisnis start-up ini masih sangat sedikit.
Seperti diketahui, beberapa perusahaan star-up asing sudah merambah bisnis online di Indonesia seperti OLX (New York, Amerika Serikat), Lazada (Rocket Internet, perusahaan e-commerce asal Jerman), Agoda (Singapura), Tokopedia (Alibaba Grup), Elevania (XL Axiata dengan perusahaan layanan online dan mobile asal Korea Selatan, SK Planet) , AliExpress (ALibaba), Zalora (Zalando merupakan proyek dari Rocket Interne) dll.
Karena itu, pemerintah Indonesia harus mensupport  pelaku binis e-commerce lokal ini agar terhindar dari gempuran pebisnis digital asing yang memang menjadi pemain besar bisnis digital ini. “Saya kira, yang perlu dilakukan saat ini memangkas semua regulasi yang menghambat pelaku usaha start-up lokal berkembang,” ujar Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Intan Fitriana Fauzi di Jakarta, Selasa (31/10).
Menurutnya, keberpihakan terhadap bisnis start-up lokal ini diperlukan guna mengimbangi pemain kakap e-commerce asing yang sudah merambah Indonesia.
Selain itu, dukungan terhadap perusahaan start-up lokal ini sangat penting agar membuka ruang bagi terciptanya lapangan kerja baru.
Jika tidak diproteksi maka perusahaan e-commerce lokal ini akan dimangsa oleh pebisnis e-commerce asing. “Jadi, pebinis start-up lokal harus didukung agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Jangan sampai kalah bersaing,” tuturnya.
“Tentunya para pelaku usaha juga harus menguasai ilmu dah technologi e-commerce. Sebaliknya, pemerintah juga harus percaya kemampuan anak bangsa,” urainya.
Lebih lanjut, Intan menawarkan 4 solusi untuk memperkuat bisnis start-up lokal.
Pertama, funding (pendanaan). “Akses permodalan bagi pebisnis starr-up lokal ini harus dibuka lebar dengan mekanisme yang tidak rumit seiring dengan cepatnya kinerja usaha rintisan,” urainya.
Kedua, mekanisme pembayaran. “Pemerintah perlu membuat national payment gateway. Hal ini sejalan dengan program cashless pemerintah,” jelasnya.
Ketiga, infrastruktur internet. “Penyebaran jaringan internet belum merata dengan kapasitas atau quota internet masih terbatas,” imbuhnya.
Keempat, insentif bagi usaha rintisan lokal seperti pajak dll.
Intan berharap agar masyarakat tidak perlu resisten dengan muncul bisnis digital di Indonesia. Justru dengan banyak bisnis start-up ini akan tercipta lapangan kerja baru.
Karena itu, Indonesia harus membentengi bisnis e-commercenya dari gempuran pemain Asing. “Saya kira, tidak akan ada yang namanya Alibaba jika pemerintah China membiarkan Amazon bebas berekspansi ke China. Saat ini bahkan omzet Alibaba hampir 3 kali lipatnya Amazon. Tentu hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya keberpihakan pemerintah China terhadap Alibaba,” ujarnya.
Saat ini, e-commerce China berhasil menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Selain ada potensi, juga karena bisnis digital lokalnya mempunyai keunggulan dan paham kebutuhan masyarakat negara Tirai Bambu ini. “Kita bisa melihat betapa susahnya Google, Facebook, Yahoo dan Uber menembus pasar lokal Tiongkok,” terangnya.
Menurut Intan, pemerintah Indonesia harus punya keberanian memproteksi binis e-commercenya. Keberpihakan pemerintah China terhadap pebinis digital lokal telah melahirkan raksasa-raksasa digital paling hebat di dunia seperti Alibaba, Baidu, Tencent dan Didi Chuxing.
“Tidak untuk meniru tapi sekedar memberi referensi bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan sesuatu untuk perkembangan start-up lokal di negara ini,” ucapnya.
Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro melihat, pelaku usaha lokal e-commerce, khususnya pelaku kecil tidak menikmati secara langsung porsi kue ekonomi digital di Indonesia.“Pasar e-commerce kita memang besar, tetapi persentase penguasaan pelaku lokal masih kecil. Apalagi Marketplace yang ada masih didominasi dengan barang luar ketimbang lokal. Jadi jangan sampai akumulasi keuntungannya hanya dinikmati oleh pemain besar luar, khususnya investor penyandang dana perusahaan rintisan teknologi,” jelasnya.
Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah membuat regulasi khusus untuk perdagangan elektronik. Hal ini agar terjadi persaingan yang adil antara bisnis daring dan offline.
“Teknologi juga mempunyai sisi gelap. Seperti toko online yang tidak terkena regulasi, tidak terkena pajak, sehingga keadilannya menjadi unfair competition,” ujarnya.