10 Persen Sarjana Indonesia Menganggur, Stafsus Presiden: Anak Muda Harus Baper 

JAKARTA-GemilangNews.Com

Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo Billy Mambrasar mengutarakan, 10 % dari jumlah pengangguran Indonesia adalah sarjana yang menyandang gelar pendidikan dari perguruan tinggi, baik nasional maupun dari luar negeri.

Menurut Billy ada yang salah dari pola pikir selama ini dalam menjalani studi. Karena itu dia berharap kepada kaum terpelajar  supaya tetap mengubah cara berpikir. Billy mencontohkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim yang mampu membuat gebrakan di Indonesia.

“Saat ini, sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola koperasi atau UKM sangat minim. Begitu juga indeks entrepreneurship (berusaha) Indonesia masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara lainnya,” kata Billy dalam diskusi bertajuk “Wirausaha untuk Generasi Milenial Menjemput Puncak Bonus Demografi 2030”,  di Rapat Kerja Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) baru-baru ini di Surabaya, Jawa Timur.

“Anak muda harus Baper (bawa perubahan), apalagi yang ada di provinsi kepulauan. Harus memikirkan bagaimana membuat perubahan di lingkungan, dan juga anak muda gereja, tidak boleh hanya memikirkan antara surga dan neraka. Tetapi harus memikirkan pengembangan ekonomi jemaat,” ucapnya Billy.

Dia mengatakan, anak muda Indonesia banyak berpikir bahwa generasi milenial itu adalah anak muda yang duduk di depan laptop dan membuat startup. Padahal, lanjut Billy, sebenarnya bukan hanya itu. Generasi milenial adalah orang-orang yang mampu meningkatkan taraf pendidikan, kemampuan Bahasa Inggris, ataupun kemampuan keilmuan lainnya.

Menurut dia, saat ini Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh dan go-global. “Jangan hanya berpikir ingin jadi PNS atau pegawai kerja lainnya,” tegasnya.

“Anak muda harus terus memperbaiki dan upgrade keilmuan. Dari semua itu, yang paling utama adalah mengubah mindset atau pola pikir,” terang Billy yang juga merupakan Ketua DPP GAMKI yang membidangi Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Luhur Pradjarto mengatakan bonus demografi adalah suatu hal yang tidak boleh dilewati dengan begitu saja. Didominasi dengan usia produktif, Indonesia harus menguatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia maupun kreatifitas.

Luhur menjelaskan, menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015), rasio ketergantungan secara nasional penduduk Indonesia adalah sebesar 49,2. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif Indonesia, menanggung beban sebanyak 49,2 penduduk usia nonproduktif.

Saat ini, dikatakan Luhur, terdapat 18 kementerian yang bisa mengembangkan UMKM. Maka agenda perubahan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah integrasi UMKM dalam menghubungkan produsen lokal negara berkembang ke pasar internasional (global value chains), mendorong UMKM supaya naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, dan modernisasi koperasi.

“Sedangkan program strategis yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah dengan melakukan perluasan akses pasar produk dan jasa, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas manajemen SDM, dan koordinasi lintas sektor,” ujarnya. [RAL]